Peraturan Menteri Dalam Negeri

Peraturan Menteri Dalam Negeri dengan kependudukan dan pencatatan sipil.

NoPeraturan Menteri Dalam NegeriTentang
1Permendagri Nomor 11 Tahun 2010Pedoman Pendataan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan bagi Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan
2Permendagri Nomor 12 Tahun 2010Pedoman Pencatatan Perkawinan dan Pelaporan Akta yang Diterbitkan oleh Negara Lain
3Permendagri Nomor 19 Tahun 2010Formulir dan Buku yang Digunakan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
4Permendagri Nomor 9 Tahun 2011Pedoman Penerbitan KTP Berbasis NIK secara Nasional
5Permendagri Nomor 25 Tahun 2011
Pedoman Pengkajian, Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan
6Permendagri Nomor 19 Tahun 2012
Pedoman Pendokumentasian Hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Daerah
7Permendagri Nomor 40 Tahun 2012Pedoman Penyusunan Proyeksi Penduduk di Daerah
8Permendagri Nomor 68 Tahun 2012Tata Cara Pelaporan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan
9Permendagri Nomor 52 Tahun 2015Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2016
10Permendagri Nomor 57 Tahun 2015Spesifikasi Blangko, Formulasi kalimat Register Akta Pengesahan Anak dan Kutipan Akta Pengesahan Anak
11Permendagri Nomor 61 Tahun 2015Persyaratan, Ruang Lingkup dan Tata Cara Hak Akses NIK dan KTP-el
12Peraturan Mendagri Nomor 14 Tahun 2015Pedoman Pendataan Penduduk Non Permanen
13Lampiran Peraturan Mendagri Nomor 14 Tahun 2015Pedoman Pendataan Penduduk Non Permanen
14Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2015Perubahan Elemen Data Penduduk di KTP-el
15Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2015Pejabat Adminduk Daerah
16Permendagri 79 Tahun 2015Pelimpahan dan Penugasan Urusan Pemerintahan Lingkup Kemendagri TA 2016
17Permendagri 67 Tahun 2015 tentang Perubahan Permendagri Nomor 1 Tahun 2015Pedoman Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran Kemendagri
18Permendagri Nomor 02 Tahun 2016Kartu Identitas Anak
19Permendagri Nomor 7 Tahun 2016Pendelegasian Wewenang Penunjukan dan Penetapan KPA Dana TP Bidang Dukcapil
20Permendagri Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Permendagri 9 Tahun 2011Pedoman Penerbitan KTP Berbasis NIK Nasional
21Permendagri Nomor 9 Tahun 2016Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran
22Permendagri 102 Tahun 2016Juknis Penggunaan DAK Nonfisik Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan